Meski Usul Pemilu Ditunda, Golkar Tetap Fokus Usung Airlangga Sebagai Capres di 2024
Meski Usul Pemilu Ditunda, Golkar Tetap Fokus Usung Airlangga Sebagai Capres di 2024
JAKARTA, KOMPAS TV - Partai Golkar menjadi luput satu partai politik (parpol) bahwa mengusulkan penundaan Pemilu 2024 menasal. Meski begitu, parpol berlambang pohon beringin itu tetap fokus mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto demi calon presiden (capres) dempet pesta demokrasi lima tahunan terbilang.
"Pak Airlangga sudah ditetapkan sebab musyawarah nasional Partai Golkar tahun 2019, bahwa pemilu adalah tahun 2024, lagi karena itu pencapresan presiden pun tentu 2024," kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily dempet Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/3/2022).
Baca Juga: PKS Desak Pemerintah Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok Ketimbang Menunda Pemilu
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyebut, sudah mengintruksikan seluruh kader kepada fokus menyosialisasikan nama Menko Perekonomian bagai capres adapun diusung melalui Partai Golkar.
"Karena itu kita tetap konsisten dengan kerja kerja politik demi memenangkan Pak Airlangga sebagai calon presiden dengan tahun 2024, memenangkan Partai Golkar dengan tahun 2024, sebagaimana yang telah disepakati antara pemerintah dengan DPR," ujarnya.
Ia mengaku akan mengawal seluruh kerja kader jauh didalam berbicara memenangkan Airlangga jauh didalam pesta demokrasi lima tahunan itu.
Baca Juga: Gerindra Tolak Penundaan Pemilu 2024, Prabowo Akan Umumkan Sikap Resmi
“Misalnya, pemasangan bilboard dalam rada seluruh pelosok tanah air kita. Itu merupakan inisiatif para kader-kader partai,” ujarnya.
Sebelumnya, Partai Golkar mengatakan mengubah aturan soal masa jabatan presiden atau kepala negara merupakan suatu hal yang bisa dilakukan, asal melintasi mekanisme konstitusi.
Demikian Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Melchias Markus Mekeng jadimana dikutip dari Antara, Jumat (25/2/2022).
“Yang tidak bisa diubah sekadar Kitab Suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata Mekeng.
Baca Juga: Puan Sebut Tidak Ada Penundaan Pemilu 2024, Ini Sebabnya
Dalam keadilannya, Mekeng menjelaskan, wacana perberjarakan masa jabatan presiden merupakan keinginan masyarakat yang disampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, lagi anggota DPR Fraksi Partai Golkar.
Kendati demikian, Mekeng tidak menjelaskan secara rinci masyarakat yang dimaksud mendukung masa perjauhan jabatan kepala negara atau presiden.
